Sejarah Hukum Dagang di Indonesia

     Hukum adalah sekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat dipaksakan pemberlakuaanya yang berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya.

Hukum dagang muncul pada abad ke-9. Pada saat itu hukum perdata telah ada tetapi tidak mengatur tentang hukum dagang. Sejak tumbuhnya beberapa kota perdagangan di lautan tengah (Genua, Milan, Roma dan lainnya), peraturan-peraturan hukum perdata telah ada namun peraturan tersebut tidak memuaskan kebutuhan hukum para pedagang. Lambat laun mereka mengatur sendiri perihal hubungan hukum yang timbul dalam dunia perdagangan. Jika terjadi perselisihan di antara mereka, maka diselesaikan sendiri atau menggelar pengadilan sendiri. Dengan cara demikian, timbulah peraturan-peraturan mengenai perdagangan yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan dalam lingkungan perdagangan hingga kemudian diadakan kodifikasi.

Hukum  dagang maju karena adanya kebutuhan dan merupakan hasil yurisprudensil dari pengadilan yang didirikan sendiri (peraturan-peraturan itu kemudian menjadi sumber hukum dagang). Kodifikasi hukum dagang baru diusahakan pada abad ke-17 dilakukan oleh raja Lodewijk kw XIV di prancis. Kodifikasi hukum dagang dituliskan dalam Ordonance du commerce (1673) dan ordonance de la marine (1681).

Ketika ada peraturan-peraturan hukum dagang secara tertulis, Nederlands (belanda) mencontohnya. Pada saat itu, Nederlands merupakan jajahan prancis. Kodifikasi nederlands ini diambil oleh Indonesia pada masa jajahan belanda. Dengan demikian kitab, undang-undang hukum dagang yang sekarang berlaku itu berasal dari Du Commerce di prancis. 

1	1848	Indonesia	–	Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)	Merupakan turunan belaka dari “Wetboek van Koophandel” dari Belanda yang dibuat atas dasar asas konkordansi (pasal 131 I.S.)
2	1896	Indonesia	–	Peraturan Kepailitan di luar KUHD	Menggantikan Buku III KUHD Belanda
3	1948	Indonesia	–	Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHS)	Berdasarkan KUHS Belanda (BW) tujuannya agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtsvacuum)
4	1974	Indonesia	–	No.Kep-122/MK/IV/I/1974No32/M/SK/2/1974No 30/KPP/I/1974 Tanggal 7Feb1974	SKB MenKeu, Menperindag dan koperasi, MenPerindustrian tentang leasing
5	1982	Indonesia	–	UU no 3 thn 1982	Tentang wajib daftar perusahaan
6	1984	Indonesia	–	Inpres no 5/1984 tanggal 11 April 1984	Tentang pedoman penyelenggaraan dan pengendalian Perizinan di bidang Usaha
7	1992	Indonesia	–	UU no 15 th 1992	Tentang penerbangan yang merupakan Perubahan ordonansi pengaturan udara
8	1995	Indonesia	–	UU no 8 thn 1995	Tentang pasar modalMerupakan penyempunaan dari uu no 15 tahun 1952
9	1997	Indonesia	–	UU no 8 thn 1997	Tentang dokumen perusahaan
10	1998	Indonesia	–	UU no 4 th 1998	Tentang kepailitan yang merupakan penyempurnaan peraturan kepailitan/Ferordering Vailissement
11	1999	Indonesia	–	UU no 5 thn 1999	Tentang pelarangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
12	1999	Indonesia	–	UU no 8 thn 1999	Tentang perlindungan konsumen
13	1999	Indonesia	–	UU no 30 thn 1999	Tentang Arbitrase
14	2004	Indonesia	–	UU no 24 thn 2004	Penyempurnaan uu no 16/th 2001tentang yayasan.Gagasan penyusunannya adalah bersumber pada kebiasaan masyarakat dan yuridis
15	2007	Indonesia	–	UU no 40 thn 2007	Tentang Perseroan TerbatasMerupakan penyempurnaan dari uu no 1 thn 1995 tentang PT yang menghapuskan ketentuan PT dalam Buku KUHD